Repost dari https://www.detik.com/jogja
@detikjogja_
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melakukan sejumlah pembaruan layanan dan program inovasi administrasi kependudukan. Hal ini dilakukan guna mewujudkan masyarakat tertib adminduk.
Pemkab Sleman secara masif menggencarkan gerakan sadar administrasi kependudukan lantaran adanya instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman, Susmiarto, menjelaskan indikator tertib adminduk dapat dilihat dari optimal atau tidaknya masyarakat memiliki dokumen tersebut.
Ia mengungkapkan, tercatat dari 852.112 wajib KTP atau penduduk usia 17 tahun di Kabupaten Sleman, 9,37 persen di antaranya atau sebanyak 846.754 penduduk telah melakukan perekaman dan memiliki KTP.
Selain dapat diakses dengan mengunjungi kantor Dinas Dukcapil Sleman atau kapanewon setempat, layanan adminduk pun dapat diakses lewat laman dukcapilonline.slemankab.go.id. Kebijakan ini dinilai jadi salah satu langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan publik.
“Intinya inovasi itu kan memberikan kemudahan masyarakat. Kami itu kan melayani di kantor Dukcapil Sleman, itu melayani semua dokumen. Kapanewon itu hanya melayani pindah penduduk, kartu keluarga, pembaharuan atau KK hilang sama KTP Elektronik (e-KTP) termasuk rekam,” tutur Susmiarto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/3/2024).
Adapun Dinas Dukcapil Sleman memiliki beberapa layanan dokumen kependudukan, mulai dari e-KTP hilang atau rusak, Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), serta layanan penduduk pindah-masuk ke Sleman.
Susmiarto menjelaskan, pihaknya pun tengah menekankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebuah dokumen kependudukan dengan tanda tangan elektronik berupa barcode, dan tersimpan dalam satu aplikasi.
Selengkapnya :